Sudahkah Anda mengetahui platform digital yang bernama Pasar Digital UMKM atau yang lebih dikenal dengan PaDi UMKM. Platform digital yang satu ini baru saja rilis pada pertengahan tahun ini merupakan salah satu markteplace B2B dan B2C.
Untuk marketplace B2B, PaDi UMKM menjadi tempat pertemuan antara BUMN dan juga UMKM dalam rangka memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa BUMN. Untuk marketplace B2C, PaDi UMKM menjadi tempat pertemuan antara pembeli dan penjual secara online.
Perlu diketahui, bahwa marketplace ini didirikan berkat kolaborasi Kementerian BUMN, Kementerian UMKM dan juga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Diharapkan kolaborasi ini menjadi salah satu langkah awal penguatan ekonomi secara nasional.
PaDi UMKM juga didukung oleh marketplace yang sudah lama berdiri sebut saja Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli dan juga Shopee. Jadi, bagi UMKM yang telah memiliki toko di 5 marketplace tersebut dapat melakukan pengeloaan terpusat.
Pengelolaan terpusat adalah satu fitur yang dihadirkan PaDi UMKM. Jadi, Anda tidak perlu lagi mengelola produk dan pesanan Anda di banyak tempat. Cukup melalui PaDi UMKM, Anda bisa memproses pesanan yang toko Anda terima di 5 marketplace tadi.
Selain itu, PaDi UMKM juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para UMKM yang ingin bergabung. Nantinya UMKM yang bergabung ke dalam marketplace B2C juga bisa memiliki kesempatan untuk bertransaksi dengan BUMN jika dianggap layak dan sesuai produknya dengan kebutuhan BUMN-BUMN.
Jadi, UMKM yang sudah di tahap B2B memiliki kesempatan untuk mendapatkan transaksi pengadaan barang dan jasa BUMN yang lebih besar. Tentunya juga akan mendapatkan dukungan yang lebih jauh lagi agar dapat bertransaksi dengan BUMN lainnya.
Sejauh ini, memang belum semua BUMN terlibat dalam proses transaksi yang ada di PaDi UMKM. Tapi diharapkan di tahun-tahun berikutnya nanti terjadi peningkatan transaksi BUMN kepada UMKM agar dapat meningkatkan dan menguatkan ekonomi nasional.
Anggaran Kementerian BUMN yang dieluarkan nanti juga nanti patut menjadi perhatian banyak pihak. Tapi bukan berarti anggaran belanja BUMN menurun. Kita harus bisa membedakan antara BUMN dan juga Kementerian BUMN.
BUMN tentu memiliki anggaran yang berbeda dengan Kementerian BUMN. Karena BUMN yang sudah berjalan sudah memiliki modal dan keuntungan sendiri, walaupun semua kebijakannya harus inline dengan Kementerian BUMN dan juga pemerintah pusat.
Untuk proses pendaftaran seller PaDi UMKM pun cukup mudah. Untuk yang belum pernah bertransaksi dengan BUMN, bisa langsung daftar PaDi UMKM.
Belum lagi kemudahan dalam penyaluran dana yang diberikan oleh PaDi UMKM. Jadi semisal Anda mendapatkan transaksi dalam skala yang besar dari BUMN dan Anda tidak memiliki modal yang cukup, maka Anda bisa menunjukan invoice Anda kepada lembaga keuangan yang bekerja sama dengan PaDi UMKM untuk melakukan pinjaman.
Untuk info dan berita lebih lanjut, bisa langsung mengunjungi info PaDi UMKM.